1.
Kebijaksanaan Pemerintah
Kebijakan Periode selama 1966-1969
Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih
memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan
semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur
komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang
tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde
lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik
beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif
dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk
menunjang proses pembangunan.
Kebijakan Pelita I
Pada periode pelita I perekonomiaan
Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat
pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan
mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang
rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana
semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk
investasi agar menambah lapangan pekerjaan.
1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan
tataniaga ekspor dan impor.
2. PP bulan Agustus 1971 mengenai
devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.
Sasarannya kestabilan harga bahan pokok,
peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.
Kebijakan
Pelita II
Sasaran yang hendak di capai pada masa
ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan
rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi.
Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan
jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
Kebijakan Pelita III
Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan
yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan
pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan
dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.
Kebijakan Pelita IV
Menitik beratkan pada sektor pertanian
untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri
yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat
maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan
program KB dan rumah untuk keluarga.
Kebijakan Pelita V
Menitik beratkan pada sektor pertanian
dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil
pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan
barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan
hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari ploa
pembangunan jangka panjang tahap pertama.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara
untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter
digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada
masyarakat, yaitu:
Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan
menambah jumlah uang yang edar.
Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan
mengurangi jumlah uang yang edar.
Empat instrument untuk menjalankan
kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio
Cadangan Wajib, Himbauan Moral.
3. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebjakan
pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh
kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka
pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi.
Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang
diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y)
dan tingkat kesempatan kerja (N).
4. Kebijakan Fiskal
dan Moneter di Luar Negeri
- Kebijakan Menekan Pengeluaran
dilakukan dengan cara mengurangi
pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat
bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
- Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Dengan cara
1. Memaksa: Mengenakan tarif dan
atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.
2.
Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor,
menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman,
menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi
Sumber:
http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/
tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/.../kebijaksanaan-pemerintah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar