Untung Ruginya Menalangi Kasus Bank Century

         Bank Century didirikan pada 6 Desember 2004 merupakan hasil merger tiga bank yakni Bank CIC International, Bank Pikko dan Bank Danpac sejak 21 November 2008 diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berubah nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk. PT Bank Century Tbk (BCIC) pada awalnya ternyata agen penjual produk investasi yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas. Hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan awal Bank Indonesia (BI) pada 2005. Tapi, dari penelusuran BI diketahui produk yang dijual tidak mempunyai izin dari Bapepam.

Pada tanggal 13 November 2008 Bank Century mengalami keadaan tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah atau umumnya disebut sebagai kalah kliring keadaan ini hingga membuat terjadinya kepanikan atau rush dalam penarikan dana pada Bank Century selanjutnya pada tanggal 14 November 2008 manajemen Bank Century melapor kejadian tersebut serta ikut mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan darurat kepada Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) selanjutnya pada tanggal 20 November 2008 Bank Indonesia (BI) melakukan penetapan status Bank Century menjadi bank gagal, Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani selaku Ketua dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengadakan rapat untuk pembahasan nasib Bank Century, dalam rapat tersebut, Bank Indonesia (BI) diwakili oleh Gubenur Bank Indonesia yang dijabat oleh Boediono melalui data per 31 Oktober 2008 menyatakan bahwa rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century telah minus hingga 3,52 persen, dalam agenda rapat tersebut antara lain turut dibahas dampak yang akan terjadi atau akan timbul apakah akan berdampak sistemik, seperti dalam istilah teknis disebut bank run atau run on the bank bila Bank Century diperlakukan sebagai bank gagal yang akan dilikuidasi kemudian dalam rapat tersebut diputuskan untuk menyerahkan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Aliran dana LPS

Pada kurun waktu 14 November 2008 sampai dengan 18 November 2008 terdapat pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebesar Rp 689,39 miliar digunakan untuk kebutuhan melunasi pinjaman antarbank sebesar Rp 28,2 miliar, dan keperluan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 661,1 miliar.

Aliran dana Bank Century

Pada tanggal 1 Desember 2009 Ahmad Fadjar, Direktur Treasury Bank Mutiara (dahulu bernama Bank Century) bersama sejumlah Direktur LPS melakukan jumpa pers di Kantor LPS, Jakarta, mengenai dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 6,76 triliun yang dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century yang dipergunakan oleh Bank Century dengan perincian sebagai berikut :

• Rp 2,25 triliun atau 33 persen berupa aset Bank Century dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN)/Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
• Rp 490 miliar atau 8 persen digunakan untuk membayar pinjaman antarbank, fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP)
• Rp 4,02 triliun atau 59 persen untuk membayar kewajiban bank kepada seluruhnya 8.577 nasabah penyimpan dengan perincian sebagai berikut;
• 7.770 atau 91 persen merupakan nasabah perorangan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 3,2 triliun atau 81 persen dari total penarikan simpanan
• 807 atau 9 persen merupakan nasabah BUMN/ korporat
• 96 persen penarikan dilakukan oleh nasabah dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar
• 4 persen atau 328 nasabah dilakukan nasabah yang memiliki dana lebih dari Rp 2 miliar. Rata-rata penarikan sebesar Rp 5,6 miliar per nasabah.

Hancurnya Bank Century harus diselamatkan oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui suntikan dana Rp 6,7 triliun terjadi karena perpaduan pengurusan bank yang mengarah pada tindak kriminal serta krisis ekonomi global yang terjadi. Surat-surat berharga bodong yang ada di Century juga menjadi salah satu pemicu bobroknya kondisi bank tersebut. Belakangan mulai santer terdengar seiring dengan merebaknya isu pengucuran dana bailout Bank century kepada pihak-pihak tertentu yang bernuansa politis.

Berbagai kalangan dapat memahami kebijakan pemerintah tersebut di tengah situasi global yang tidak menentu, dimana isu negatif akan sangat berdampak buruk terhadap situasi Indonesia yang sedang rentan pada saat itu. Sebagian kalangan berpendapat sebaliknya, kebijakan penetapan Bank Century sebagai Bank Berdampak Sistemik, dianggap tidak lazim terutama melihat size asset dan market share bank tersebut  yang relatif kecil.

Permasalahan kian menjadi rumit, ketika reputasi dan kredibilitas pemilik Bank Century ternyata demikian buruk. Hal ini cukup menyulitkan posisi KSSK untuk menjelaskan ke publik mengenai latar belakang dilakukannya bailout.

Saya melihat sebagai mahasiswa bahwa penuntasan skandal kasus bank Century dinilai berlarut-larut. Padahal untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara senilai Rp6,7 triliun itu cukup sederhana. Bila memang ingin mencari tahu lebih lanjut dan membongkar skandal century, yang perlu dilakukan adalah mendatangi TKP dan kemudian menyelidiki apa yang terjadi sampai dana tersebut keluar. Menurut JK, mantan Wakil Presiden, sama seperti perampokan biasa saja, kalau polisi mau cari tahukan harus ke TKP-nya, begitu juga ini, awalnya periksa TKP, TKPnya ya Bank Indonesia (BI), cari tahu kenapa BI mengeluarkan dana itu.

Daripada hanya sekedar melakukan diskusi yang tidak berkesudahan terkait Century, lebih baik melakukan tindakan konkret dalam upaya membongkar kejahatan perbankan tersebut. Sebab, dengan memeriksa BI sebagai TKP awal, tentu akan didapatkan banyak fakta seputar keluarnya dana tersebut, yang alasannya untuk menyelamatkan negara dari krisis. Periksa BI saja dulu tak usah berputar diskusi bertahun-tahun. Itu pasti ada yang teken kenapa uang keluar, periksa saja siapa yang keluarkan uang, kenapa, ke mana, siapa yang setuju. Jangan negara ini dibangkrutkan karena kebijakan yang tidak jelas.

Sungguh, skandal Bank Century merupakan fakta dari bobroknya sistem perbankan/keuangan nasional yang korup yang diyakini dan diterapkan pemerintah dalam mengatur negara. Seharusnya Skandal Century semakin meneguhkan keyakinan kita akan rusaknya sistem perbankan. KPK perlu ikut mengelaborasi kemungkinan terjadinya dugaan korupsi di balik kasus Bank Century, kemudian memberikan sanksi yang proporsional kepada pihak yang terlibat sesuai dengan jenjang keterlibatannya, serta menyelesaikan kasus Century sesingkat-singkatnya karena masih ada masalah besar bangsa Indonesia yang juga perlu diatasi.

http://news.okezone.com/read/2012/12/06/339/728193 
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Century